__isiarkan secara langsung oleh televisi.
Analis Kebijakan Madya Divisi umas Polri, Kombes Rikwanto mengatakan gelar perkara terbuka ini pertama kali dilakukan dan kepolisian tengah mempersiapkan masalah teknisnya.
"Memang pertama dilakukan, kita akan membuat desainnya, akan membuat settingnya, sedang berjalan prosesnya ini, tempat di mana, setting di mana, undangannya, kemudian bagaimana liputannya, bagaimana mekanismenya ini, kita sedang godok dengan tim yang dibentuk semoga bisa terlaksana gelar perkara tersebut dengan baik," jelas Rikwanto.
Proses hukum yang transparan dan gelar perkara terbuka untuk kasus dugaan penistaan agama ini pertama kali disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian setelah bertemu dengan Presiden Jokowi pada Sabtu malam.
Pengunggah video Ahok "agak kaget" kasus jadi panas
Polri anggap jawaban Ahok sudah mencukupi
Pertemuan dilakukan setelah demonstrasi yang diikuti puluhan ribu orang menuntut proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Perang opini" dan "intimidasi saksi"
Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Jamil mengatakan selama ini gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian dilakukan secara rahasia untuk menjaga independensi para penyidik tetapi jika memang dilakukan secara terbuka seperti perintah presiden, tetapi harus ada batasannya dan dikhawatirkan menimbulkan perang opini.
"Jangan sampai kemudian yang terjadi adalah pengadilan opini artinya ada dua pengadilan di media dan di pengadilan sebenarnya, terbukanya itu harus terbatas karena masih dalam tahap penyelidikan, kalau terbuka itu harus terbatas. Batas-batasnnya harus diatur mana yang bisa dikonsumsi oleh publik, dan mana yang tidak bisa," jelas Nasir.
Dosen di Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti mengatakan memang tidak ada aturan yang melarang gelar perkara dilakukan terbuka dan disiarkan secara langsung melalui televisi, tetapi jika itu dilakukan dikhawatirkan berpotensi melanggar prinsip hukum.
"Akan ada potensi anggapan di masyarakat ini seolah sidang pengadilan, padahal sebenarnya gelar perkara ini "kan adalah simulasi," jelas dia.
Bivitri juga mengkhawatirkan adanya "intimidasi" terhadap para saksi.
"Ada potensi pihak yang terlibat dalam gelar perkara itu akan mendapatkan intimidasi misalnya karena kasus ini sangat kontrovesial dan pro-kontranya luar biasanya tajam di kalangan masyarakat, bisa saja ahli bahasa dan sosiologi dan sebagainya juga tidak bisa memberikan keterangan yang independen karena kekhawatiran akan ada intimidasi dari masyarakat yang tidak setuju yang menganggap yang dilakukan oleh Ahok itu adalah penistaan agama, Itu yang dikhawatirkan. Dan juga bagi kepolisian sendiri bahkan ada intimidasi yang besar ," jelas Bivitri.
Dia mengatakan tidak sepakat gelar perkara dilakukan secara terbuka, dan transparansi bisa dilakukan oleh polisi dengan menyampaikan siapa saksi yang dipanggil dan juga perkembangan dari penyelidikan.
2016-11-09 |
Dilihat: 1470 x |
159
